“Bagaimana mungkin moratorium dicabut ketika instrumen tata ruang belum lengkap? Justru saat fondasi perencanaan belum kokoh, risiko alih fungsi kawasan lindung dan resapan air semakin besar,” kata Yudi Setiadi.
MPK mengingatkan bahwa Kecamatan Kuningan dan Cigugur adalah kawasan yang memegang fungsi ekologis vital yaitu sebagai daerah tangkapan hujan dan kantong-kantong mata air. Kawasan ini juga memiliki nilai historis dan bentang alam budaya yang tinggi.
Perubahan drastis di zona sensitif semacam itu dikhawatirkan memicu serangkaian bencana ekologis, mulai dari penurunan debit mata air yang menjadi sumber air baku utama, lalu banjir yang diakibatkan hilangnya daerah resapan, kemudian kerusakan keseimbangan hidrologis wilayah hingga terancamnya identitas budaya masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.
“Ekosistem Kuningan itu rentan. Ada lereng rawan gerakan tanah, ada kantong-kantong mata air yang sudah mulai tertekan. Kalau pembangunan dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang,” tegas Yusup.
MPK menekankan bahwa moratorium adalah mekanisme pengendalian ruang untuk memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan. Pencabutannya seharusnya dilakukan hanya setelah revisi RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan RDTR telah selesai, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun hukum.
MPK mendesak pemerintah untuk membuka seluruh dokumen perencanaan ruang kepada publik. “Prinsipnya sederhana, tata ruang harus untuk keselamatan generasi mendatang,” pungkas Yusup. Mereka siap menjadi mitra kritis untuk memastikan pembangunan berjalan, tetapi keberlanjutan ekologis tidak gugur. (ali)
