Opik juga menyoroti buruknya komunikasi ketika masih ada sejumlah pejabat yang kerap memilih menjawab “no comment” saat ditanya atau saling lempar masalah. Menurutnya, sikap tersebut justru dapat memperkeruh situasi. Alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut dinilai membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Ketika pejabat memilih diam atau menjawab “no comment” publik akan mengisi kekosongan informasi itu dengan asumsi mereka sendiri. Ini berbahaya, karena bisa membentuk opini yang belum tentu benar,” ujarnya
Salah satu contoh, kata Opik, saat menangani isu temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR), respons yang disampaikan kepada publik dinilai tidak komprehensif dan cenderung normatif. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan memahami duduk persoalan secara utuh.
”Soal TGR, angka yang beredar itu kan sekitar 8 M sekian dan isu tersebut larut berhari-hari. Selanjutnya, ketika ada pertemuan di DPRD muncul angka tidak sampai 8 M sekian, tetapi hanya sekitar 3,2 M. Kenapa penjelasan ini terlambat sekali? Seharusnya kan ketika isu beredar itu bisa dijelaskan, asal usulnya seperti apa. Kalau seperti ini kan bisa diminimalisir kegaduhan ini,” katanya.
Selain persoalan TGR, Kabupaten Kuningan juga tidak pernah kosong dari polemik. Mulai kasus Open Bidding Sekda, PDAM, dugaan transfer uang 50 juta, tunjangan DPRD, sampai tahapan seleksi kepala sekolah yang disoal P3K.
Pihaknya berpesan ketika ada pertanyaan dari awak media, para pejabat tidak perlu menghindar atau menutup diri, melainkan memberikan penjelasan sesuai kapasitas dan data yang dimiliki saat itu. Karena menurutnya, keterbukaan sejak awal justru dapat meredam berkembangnya isu yang tidak akurat di tengah masyarakat.
”Saya berharap ketika ada pejabat ditanya oleh awak media, jangan menjawab dengan no coment. Saya melihat di beberapa media, salah satu pejabat ketika ditanya soal aliran dana masuknya kemana, kemudian dijawab no coment. Saya rasa dengan jawaban itu, publik akan menafsirkan “iya”. Sebaiknya kalau ada pertanyaan seperti itu, harus jawab dengan narasi yang bagus,” tuturnya.
Ia menegaskan, komunikasi yang terbuka bukan berarti harus mengungkap seluruh hal secara detail, tetapi lebih pada bagaimana pejabat mampu menyampaikan informasi secara proporsional dan bertanggung jawab.
Menurutnya juga, dalam situasi tertentu memang ada informasi yang belum bisa disampaikan secara penuh, namun hal tersebut tetap bisa dikomunikasikan dengan cara yang tepat tanpa harus menutup diri. (Icu)