BANDUNG — Maraknya jerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi digital yang menggerogoti ekonomi warga memicu langkah taktis Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov menyiapkan bumper pelindung berupa beasiswa pendidikan perguruan tinggi dan jaminan kesehatan massal guna menutup celah warga mengambil jalan pintas berutang ke rentenir digital.
Strategi tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM saat membuka puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Kamis (29/10/2026). Menurutnya, desakan biaya sekolah dan pengobatan darurat kerap menjadi pintu masuk utama yang memaksa warga masuk ke perangkap utang berbiaya tinggi.
“Layanan keuangan itu idealnya memberdayakan, bukan mencekik. Agar masyarakat tidak terjerat investasi bodong maupun copet digital, pemenuhan hak-hak dasar seperti biaya sekolah dan jaminan pengobatan harus kita amankan dulu,” kata KDM.
Dua program prioritas digulirkan untuk membendung fenomena ini. Pertama, skema beasiswa bagi siswa berprestasi asal Jawa Barat yang hendak menembus perguruan tinggi negeri, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB). Kedua, asuransi kesehatan massal yang diproyeksikan menjangkau hingga 5,4 juta warga.
KDM juga mengingatkan meluasnya kejahatan siber yang makin manipulatif, seperti penyebaran berkas aplikasi (APK) bodong dan tautan phishing pemetik data perbankan. Tanpa literasi keuangan yang kuat, edukasi formal di atas kertas bakal mudah dijebol kejahatan digital.
Agenda Financial Expo (FinExpo) 2026 yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemprov Jabar hingga Minggu, 1 November ini, turut menyoroti lemahnya benteng keuangan warga pedesaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, yang hadir mendampingi Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, menekankan pentingnya penetrasi inklusi hingga ke level desa. Menurut Tuti, masyarakat desa dan pelaku usaha mikro kerap menjadi sasaran empuk pinjol ilegal karena keterbatasan akses pembiayaan resmi.
“Edukasi harus tembus sampai ke pelosok desa. Jangan sampai warga tergiur cara instan yang akhirnya mematikan usaha mereka. Literasi yang cerdas adalah kunci agar UMKM bisa naik kelas lewat jalur keuangan formal yang aman,” ujar Tuti. ***
