KUNINGAN — Kabar simpang siur mengenai tudingan inkonsistensi pernyataan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, terkait penyebab banjir di wilayah Cirebon akhirnya mendapat tanggapan resmi. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, U. Kusmana, menepis narasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial tersebut sebagai sebuah kesalahpahaman konteks.
Uu sapaan akrab Sekda menegaskan bahwa tidak ada pernyataan bupati yang saling bertabrakan atau kontradiktif. Menurutnya, kegaduhan yang terjadi beberapa hari terakhir merupakan hasil dari pemotongan narasi dan penyederhanaan substansi yang mengaburkan fakta di lapangan.
“Perlu kami sampaikan kronologinya secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru,” ujar Uu. Senin (12/1/2026).
Polemik ini bermula dari pernyataan bupati dalam Forum Evaluasi APBD yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat. Dalam forum tersebut, Kuningan disorot sebagai wilayah hulu yang diduga menjadi “biang kerok” kiriman air besar ke daerah hilir, yakni Kabupaten dan Kota Cirebon.
Uu menjelaskan bahwa jawaban bupati dalam forum resmi tersebut berpijak pada data teknis dan hasil kajian lapangan. Ada tiga poin kunci yang disampaikan bupati untuk membuktikan bahwa wilayah hulu Kuningan masih dalam kondisi “sehat”.
Pertama, tidak ditemukan adanya pembukaan lahan atau aktivitas penggundulan hutan di wilayah utara. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa area tersebut merupakan kawasan konservasi di bawah naungan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Kedua, tim di lapangan tidak menemukan titik longsor yang bisa memicu sedimentasi masif ke arah hilir. Ketiga, aliran sungai utama di Kuningan terpantau masih normal.
“Kesimpulan teknisnya, banjir di Cirebon lebih dipengaruhi oleh curah hujan ekstrem dan persoalan di wilayah hilir sendiri, seperti sedimentasi sungai yang parah, penyempitan alur, hingga drainase perkotaan yang meluap karena sampah,” kata Uu.
Namun, “api” spekulasi mulai membesar ketika muncul potongan pernyataan bupati pasca-rapat resmi. Uu mengakui mendampingi bupati saat diskusi lanjutan tersebut dan menegaskan bahwa konteks pembicaraannya sudah bergeser ke arah tata kelola kebijakan, bukan lagi soal penyebab teknis banjir.
