KUNINGAN — Sektor pertanian rakyat di kawasan utara Kabupaten Kuningan terus dibayangi ancaman penurunan produktivitas. Kondisi ini mengemuka secara kuat saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menggelar agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Selasa (15/9/2026).
Dalam tatap muka langsung bersama masyarakat dan tokoh setempat, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini dihujani berbagai keluhan mendasar yang dialami para petani. Masalah paling krusial yang disuarakan warga adalah rusaknya jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi urat nadi pengairan sawah di Desa Pancalang.
Kerusakan infrastruktur pengairan tersebut memicu kekeringan kronis pada lahan pertanian, terutama saat memasuki musim kemarau. Akibatnya, indeks pertanaman warga merosot tajam. Jika sebelumnya petani di Pancalang mampu melakukan panen padi hingga tiga kali dalam setahun, kini frekuensi panen berkurang menjadi dua kali, bahkan beberapa kawasan hanya mampu panen satu kali dalam setahun. Penurunan frekuensi ini berbanding lurus dengan merosotnya volume produksi pertanian yang mengancam stabilitas pendapatan keluarga tani.
Selain krisis air, warga menumpahkan kekecewaan terkait kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum tersentuh pengerasan. Jalur lintasan logistik pertanian tersebut saat ini masih berupa tanah liat. Ketika curah hujan tinggi, lintasan berubah menjadi berlumpur tebal dan licin, sehingga kendaraan angkut tidak dapat melintas. Situasi ini menyulitkan petani saat mengangkut pupuk ke sawah maupun mengevakuasi hasil panen. Keterlambatan distribusi ini memicu pembengkakan biaya angkut (cost) dan merusak kualitas komoditas akibat tertahan terlalu lama di lapangan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Ika Siti Rahmatika menegaskan bahwa perbaikan irigasi dan infrastruktur jalan pertanian di Desa Pancalang harus menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Ika berkomitmen membawa temuan pengawasan ini ke tingkat provinsi dan mengawalnya di dinas terkait. Sebagai solusi darurat, ia mendorong penyaluran bantuan bibit komoditas tahan kekeringan, seperti palawija dan kelapa produktif, serta pengerasan struktur JUT melalui rabat beton atau perkerasan batu demi menjaga rantai pasok pertanian lokal. ***
