Siap-siap, Pemda Sediakan Insentif Rp. 100.000 untuk PKL

KUNINGAN – Aksi gabungan PMII Kuningan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapi Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan. Menurutnya, Pemda sangat paham dengan suasana kebatinan para pedagang setelah direlokasi dari Siliwangi ke Puspa.

Menurut Deden, Pemda Kuningan sudah peka tentang apa saja yang menjadi keresahan para pejuang rupiah itu. Bahkan bentuk keresahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada pedagang di tiga Puspa tersebut. Tapi, walaupun begitu, pihaknya tetap menerima aspirasi yang disampaikan para demonstran.

“Kebijakan ini adalah kebijakan Pemda, kami juga sangat paham suasana kebatinan para pedagang. Solusinya sudah kami laksanakan,” ujarnya, Rabu (2/7)

Sejumlah kebijakan dan langkah kongkrit yang sudah dilakukan dan dinilai pro pedagang tersebut, lanjut Deden, salah satunya adalah melengkapi fasilitas penunjang para pedagang. Kemudian, Pemda juga merencanakan akan ada bantuan stimulan atau insentif sebesar Rp.100.000 untuk para PKL.

Menurutnya, walaupun masih jauh dari harapan, upaya tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah di tengah keterbatasan anggaran. “Solusi sudah kami laksanakan, melengkapi sarana dan prasarana walaupun mungkin jauh dari apa yang diinginkan. Tahun ini, Pak Bupati akan memberikan insentif sebagai bentuk keberpihakan ke PKL,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, Pemda juga sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dengan membentuk tiga koperasi pedagang kaki lima yang telah mendapatkan modal. Tiga Koperasi dimaksud antara lain Koperasi PKL Siliwangi, Langlabuana, dan Taman Kota.

“Pembentukan Koperasi dan dukungan modal tersebut menjadi langkah nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak relokasi,” ujarnya lagi.

Sebagai bentuk dukungan lainnya, Deden menambahkan, pihaknya juga sudah memasukan menu-menu makanan dan minuman yang dibutuhkan Pemda ke daftar pengadaan. Langkah tersebut diambil supaya para pedagang bisa menjadi penyedia untuk kebutuhan Pemerintah Daerah Kuningan secara berkelanjutan.

“Kami sudah masukan menu-menu makanan dan minuman untuk pemerintah daerah, jadi kami mengambil porsi makan minum dari PKL,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, menurutnya, sudah disosialisasikan secara berjenjang, mulai dari pengurus paguyuban PKL sampai ke pengurus koperasi. Bupati akan memberikan surat edaran setelah menu makanan dan minuman lengkap sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Terakhir Deden menyebut jumlah PKL di tiga titik Puspa dan sudah mendapat SK Bupati sekitar 357. Kemudian, relokasi yang dilakukan Pemkab Kuningan bukan menggusur pedagang, tetapi menggeser saja ke tempat yang ditentukan. (Icu)