KUNINGAN – Dugaan keracunan yang dialami puluhan pelajar di Ciwaru setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy.
Sebanyak 30 siswa dilaporkan mengalami keluhan pusing dan mual hingga harus mendapatkan penanganan di Puskesmas Ciwaru. Menanggapi kabar tersebut, Nuzul mengaku prihatin dan meminta dilakukan penelusuran serius untuk memastikan penyebab kejadian.
“Saya belum tahu itu kasusnya, tapi kalau itu memang benar ada keracunan, maka lagi-lagi ini satu kelalaian untuk pengelola,” ujar Zul sapaan dari Nuzul Rachdy, Senin, (14/5/2026).
Menurutnya, apabila terbukti kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka pihak pengawas maupun Satgas MBG harus mengambil tindakan tegas.
Ia menegaskan, standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG seharusnya semakin diperketat, terlebih menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Kalau misalnya memang keracunan itu karena kelalaian, ini kan SOP sudah semakin diperketat. Tapi kalau misalnya terjadi karena memang kelalaian dari SPPG, maka Satgas harus bersikap tegas,” katanya.
Nuzul juga menyampaikan rencana untuk turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi di lapangan. Buntut keracunan tersebut, pihaknya akan meninjau sejumlah SPPG lainnya sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan.
“Dalam waktu dekat saya akan meninjau ke sana, termasuk juga SPPG yang lainnya,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya desakan agar layanan MBG yang bermasalah dihentikan, Nuzul mengatakan DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan tersebut. Namun, ia menilai persoalan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau kami sih kan hanya bisa mengimbau. Yang punya otoritas kan bukan kami,” kata Nuzul.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar program tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi para penerima manfaat.
“Jelas bahwa MBG bermasalah itu memang sudah terbukti yang kesekian kalinya,” tegasnya.
Pihaknya pun mendorong agar setiap dugaan insiden dalam pelaksanaan MBG ditangani secara serius, transparan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga keamanan serta kualitas makanan yang diterima para siswa benar-benar terjamin.
