KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menemui aksi demonstrasi yang digelar di depan Pendopo Kuningan. Aksi yang digelar bersamaan itu disampaikan oleh kelompok yang pro dan kontra terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (26/10/2026).
Kelompok pengkritik MBG dikomandoi oleh Ketua LSM Frontal, Uha Juhana dan belasan masa lainnya. Sedangkan kelompok pendukung atau pro MBG dikomandoi Pemuda Pancasila dan puluhan masa dari relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kuningan.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyampaikan bahwa program MBG perlu ditinjau kembali dalam aspek pelaksanaannya. Menurutnya, pelaksanaan dalam program tersebut perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima.
Tak hanya itu, menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai penggunaan APBN harus dilakukan secara cermat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.
“Pemborosan APBN ini cenderung karena ada MBG. Belum lagi harga pangan naik. Secara pelaksanaan, diduga ada yang mark up anggaran. Oleh karena itu, kami mendesak agar pemerintah daerah, melalui Satgas dan juga APH bergerak untuk mengaudit SPPG yang bermasalah,” ujarnya.
Sementara itu, dari massa yang mendukung menilai bahwa program MBG hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi generasi muda. Bahkan, program tersebut dinilai memiliki potensi untuk membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
“Anak-anak kita itu memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik. Dengan adanya tadi aksi penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) kan menghambat keberlangsungan program pemerintah ini. Harusnya dibuat terlebih dahulu ruang dialog, jelas itu ada dasarnya,” ujar Budi Rais selaku pengurus Pembinaan Pemberdayaan Cabang (P2C ) Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat.
Bupati Dian menyambut baik aksi yang digelar oleh kedua pihak tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihargai, selama dilakukan dengan tertib dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Program MBG harus kita amankan. Ada hal yang perlu diperbaiki, tetapi banyak juga SPPG yang bagus. Cuma memang pengawasan harus ketat untuk keberlangsungan program pemerintah ini. Kami selaku pemerintah daerah memandang bahwa program MBG ini sangat penting dan harus ditingkatkan, baik dari menu sajian maupun secara manajemen,” ujarnya.
Ia berharap, melalui penyampaian aspirasi dari kedua belah pihak, dapat terbangun komunikasi dan evaluasi yang konstruktif demi perbaikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kuningan.
Meski sempat terjadi ketegangan di antara kedua massa, aksi tersebut dapat diakhiri tanpa perlu memperpanjang perselisihan. Dian berharap, perbedaan pandangan terkait program MBG dapat disikapi melalui dialog terbuka dan evaluasi bersama, sehingga pelaksanaannya di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih baik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.***
