KUNINGAN – Tiga kecamatan di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan dalam pemetaan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kesejahteraan masyarakat melalui kategori Desil 1, Kecamatan Ciawigebang tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak, disusul Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Darma.
Data yang dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, menunjukkan Kecamatan Ciawigebang memiliki 18.498 penduduk yang masuk Desil 1. Kemudian Kecamatan Kuningan sebanyak 12.340 orang dan Kecamatan Darma mencapai 11.002 orang.
Besarnya angka tersebut membuat ketiga kecamatan menjadi perhatian dalam upaya penanganan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah di Kabupaten Kuningan.
“Kalau melihat data Desil 1, yang cukup besar itu Ciawigebang, kemudian Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Darma,” ungkap Tatiek, Rabu, (11/11/2026).
Meski demikian, Tatiek menjelaskan bahwa jumlah tersebut belum bisa langsung dijadikan patokan untuk menentukan kecamatan termiskin. Sebab, besarnya angka Desil 1 juga dipengaruhi jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan secara proporsional, perlu dilakukan perbandingan dengan total penduduk setiap kecamatan.
Pemetaan berdasarkan desil tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan agar bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, kondisi kemiskinan Kabupaten Kuningan secara umum menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data terbaru BPS yang disampaikan Dinas Sosial, persentase penduduk miskin pada 2026 tercatat sebesar 10,01 persen, turun dari sebelumnya 10,47 persen atau berkurang 0,46 poin persentase.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menghadapi pekerjaan besar untuk mendorong masyarakat pada kelompok kesejahteraan terbawah agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.
Tatiek mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Sosial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan hingga perumahan dan permukiman.
Melalui program Gema Sadulur yang menjadi unggulan Bupati Kuningan, berbagai program dari organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat disinergikan sehingga penanganan kemiskinan lebih terarah. Penajaman sasaran program tersebut direncanakan semakin diperkuat pada 2027.
Tak hanya memberikan bantuan sosial, Dinas Sosial juga tengah menyiapkan strategi pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin ekstrem.
Pada 2027, program tersebut direncanakan menyasar sekitar 100 orang sebagai tahap awal. Penerima manfaat akan mendapatkan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan, seperti pengembangan warung maupun pengadaan peralatan untuk membuka usaha cuci motor.
Menariknya, bantuan tersebut tidak hanya diberikan, tetapi juga disertai pendampingan selama enam bulan. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilibatkan untuk membantu penerima manfaat mengelola usaha, memisahkan modal dan keuntungan, serta memastikan usaha yang dijalankan dapat berkembang.
Tatiek berharap program tersebut mampu mendorong masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan memiliki penghasilan sendiri dan mencapai kemandirian ekonomi.
“Untuk sementara mungkin 100 orang dulu. Saya ingin benar-benar ada dampaknya bagi mereka. Tujuannya agar mereka bisa keluar dari daftar penerima bantuan sosial karena sudah mampu mandiri,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Bantuan pemerintah, menurutnya, bukan sesuatu yang akan diterima selamanya karena kebijakan dan program bisa berubah sewaktu-waktu.
“Bantuan pemerintah itu bukan program abadi. Bisa jadi nanti berganti pemerintahan, berubah kebijakan dan programnya. Jadi masyarakat harus siap. Kalau suatu saat tidak lagi mendapatkan bantuan, mereka harus sudah punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri,” tutupnya. (Icu)
