KUNINGAN – Sebanyak 200 unit becak listrik disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Bantuan tersebut diserahkan di kawasan Kajene Forest, Kabupaten Kuningan, Sabtu (5/9/2026).
Penyaluran ratusan becak listrik itu menjadi perhatian, bukan hanya karena jumlahnya yang mencapai 200 unit, tetapi juga menyangkut sumber anggaran pengadaan kendaraan listrik tersebut.
Pengurus Yayasan GSN, Anna Setyawati, menyebut bantuan tersebut merupakan “bantuan Presiden”. Saat wartawan menanyakan apakah sumber dananya berasal dari anggaran pribadi Presiden atau anggaran negara, Anna tidak menjelaskan secara spesifik pos pembiayaannya.
“Kalau pribadi atau enggak, ini namanya bantuan Presiden,” kata Anna.
Belakangan, penjelasan lebih tegas disampaikan, Nuryana, Direktur Hubungan dan Kerja Sama Lembaga GSN. Ia memastikan pengadaan becak listrik tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari Pak Prabowo, bukan bersumber APBN,” ujar Nuryana.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan dari pihak GSN mengenai asal pembiayaan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kuningan.
Sementara itu, terkait nilai bantuan, Anna menyebut harga satu unit becak listrik berada di kisaran Rp19 juta hingga Rp20 juta.
Jika dikalikan dengan 200 unit, nilai pengadaan secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 miliar hingga Rp4 miliar.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Kabupaten Kuningan.
Dian mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Menurutnya, Kuningan sebelumnya juga telah mendapat sejumlah program bantuan, mulai dari bantuan air bersih hingga sektor pertanian.
“Yang pasti, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang untuk kali yang kesekian memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Ia berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi warga penerima.
