KUNINGAN — Keterbatasan biaya dan hambatan geografis menuju fasilitas kesehatan yang masih dikeluhkan warga berpenghasilan rendah, lansia, serta anak-anak menjadi catatan penting dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.SE.
Temuan dan aspirasi mengenai minimnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar tersebut diserap langsung oleh legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII dalam rangkaian agenda pengawasan lapangan di Kabupaten Kuningan.
Kesempatan itu terungkap bahwa kendala finansial dan jarak tempuh membuat sebagian besar masyarakat kelompok rentan enggan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kondisi ini memicu keterlambatan deteksi dini, sehingga berbagai potensi penyakit baru teridentifikasi saat kondisi pasien sudah parah dan membutuhkan penanganan medis rujukan yang kompleks.
Guna memutus rantai persoalan tersebut, Ika Siti Rahmatika mendesak Pemkab Kuningan untuk tidak lagi berpatokan pada metode pelayanan pasif yang menunggu kunjungan warga ke Puskesmas, melainkan beralih ke strategi pelayanan aktif.
Integrasi Layanan Keliling ke Desa dan Kelurahan
Ika merekomendasikan peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala melalui metode layanan keliling atau “jemput bola” yang menyasar langsung ke pelosok desa dan kelurahan.
Sistem pelayanan berbasis preventif ini diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti warga miskin, lansia, dan balita, guna mendeteksi risiko penyakit sejak awal sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat datang ke fasilitas medis. Pemerintah daerah wajib menghadirkan layanan jemput bola yang menjangkau warga desa yang terhambat akses biaya dan jarak,” jelas Ika.
Ika menekankan agar program layanan kesehatan keliling ini diintegrasikan ke dalam perencanaan kerja dan penganggaran Pemkab Kuningan untuk Tahun Anggaran 2026–2027. Selain itu, sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah desa dinilai krusial untuk memetakan data kelompok rentan agar intervensi medis berjalan terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan. ***
