Saat Dompet ASN Kuningan Menjadi Penyangga Bencana

KUNINGAN —Senin, (29/12/2025) pagi, halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tak hanya menjadi panggung rutinitas apel pagi yang kaku. Di bawah langit mendung akhir tahun, ratusan pasang mata menyaksikan sebuah narasi tandingan atas stigma birokrasi yang kerap dianggap beku dan berjarak. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota kuda ini sedang pamer empati, menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menambal luka-luka akibat amuk alam yang kian sering menyapa.

Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, berdiri di podium bukan untuk memberikan instruksi administratif yang membosankan. Ia hadir untuk memimpin upacara solidaritas, penyaluran bantuan kemanusiaan senilai 300 juta rupiah untuk warga lokal yang rumahnya lumat diterjang longsor, pohon tumbang, hingga kebakaran. Namun, angka itu baru permukaan. Di balik kas daerah dan rekening BAZNAS, terkumpul dana total 1,1 miliar rupiah sebuah “dana darurat” yang lahir dari kantong-kantong pegawai negeri dan swadaya masyarakat.

Bantuan yang disalurkan hari itu bukan berasal dari plot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang birokrasinya berbelit. Dana tersebut dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebanyak 30 warga penerima manfaat masing-masing menggenggam bantuan sebesar 10 juta rupiah.

“Dana ini bukan milik pemerintah daerah, melainkan amanah dari para ASN dan masyarakat. Tugas kita adalah memastikan setiap rupiahnya sampai ke tangan yang tepat secara transparan,” ujar Dian Rachmat dengan nada yang lebih hangat dari biasanya.

Di sampingnya, Wakil Bupati Tuti Andriani dan Sekretaris Daerah Uu Kusmana turut menyaksikan prosesi penyerahan bantuan secara simbolis. Bagi pemerintah daerah, mekanisme lewat BAZNAS dipilih bukan tanpa alasan. Akuntabilitas menjadi pertaruhan. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan dana sosial, Bupati Dian tampak ingin memastikan bahwa “sedekah birokrasi” ini dikelola secara profesional tanpa potongan gelap di tengah jalan.

Menariknya, solidaritas ASN Kuningan tidak hanya berhenti di batas teritorial kabupaten. Dari total dana yang dihimpun, sebesar 800 juta rupiah justru dialokasikan untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatera. Sebagaimana diketahui, jelang akhir tahun 2025, banjir bandang dan longsor hebat telah melumpuhkan sebagian wilayah di Pulau Andalas tersebut.

Pengiriman dana hampir satu miliar rupiah ke luar daerah ini menunjukkan bahwa kesadaran krisis para ASN Kuningan telah melampaui batas ego kedaerahan. “Ini pesan bahwa ASN adalah bagian dari masyarakat nasional yang ikut merasakan pedihnya bencana di Sumatera. Kita tidak hidup di menara gading,” tambah Dian.

Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan, Yayan Sofyan, menyebut peran pimpinan daerah sangat krusial dalam “memaksa” munculnya budaya berbagi ini. Menurut Yayan, tanpa dorongan kebijakan yang tegas dan keteladanan dari bupati, sulit untuk menggerakkan kesadaran kolektif ribuan pegawai di seluruh SKPD secara serentak.

Aksi kemanusiaan ini seolah menjadi oase di tengah kritik publik yang sering menyebut birokrasi terlalu lamban merespons krisis. Bagi Ibu Sari, warga Desa Kalimanggis yang rumahnya hangus terpanggang korsleting listrik, bantuan 10 juta rupiah dari UPZ ASN adalah napas baru. “Bantuan ini bukan sekadar uang, tapi penguat mental bahwa kami tidak sendirian saat tertimpa musibah,” ungkap salah satu aparat desa yang mendampinginya.

Namun, di balik selebrasi solidaritas ini, tantangan besar tetap menganga. Bantuan yang bersifat karitatif, meski sangat menolong hanya mampu mengobati luka di permukaan. Meningkatnya intensitas bencana di Kuningan dan Indonesia secara umum menuntut respons yang lebih dari sekadar donasi.

Para aktivis lingkungan di daerah mengingatkan bahwa solidaritas ASN harus dibarengi dengan keberanian politik untuk membuat kebijakan preventif yang berpihak pada kelestarian alam. Donasi 1,1 miliar rupiah adalah bukti kebaikan hati, namun kebijakan tata ruang yang ketat adalah bukti kecerdasan birokrasi dalam melindungi nyawa rakyat dari bencana di masa depan.

Penyaluran bantuan di penghujung tahun ini menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada meja kebijakan yang dingin. Ia harus hadir dalam wujud uang sekolah bagi anak korban bencana, semen untuk tembok yang runtuh, dan simpati yang nyata di tengah puing-puing kebakaran. (ali)