KUNINGAN —Senin, (29/12/2025) pagi, halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tak hanya menjadi panggung rutinitas apel pagi yang kaku. Di bawah langit mendung akhir tahun, ratusan pasang mata menyaksikan sebuah narasi tandingan atas stigma birokrasi yang kerap dianggap beku dan berjarak. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota kuda ini sedang pamer empati, menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menambal luka-luka akibat amuk alam yang kian sering menyapa.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, berdiri di podium bukan untuk memberikan instruksi administratif yang membosankan. Ia hadir untuk memimpin upacara solidaritas, penyaluran bantuan kemanusiaan senilai 300 juta rupiah untuk warga lokal yang rumahnya lumat diterjang longsor, pohon tumbang, hingga kebakaran. Namun, angka itu baru permukaan. Di balik kas daerah dan rekening BAZNAS, terkumpul dana total 1,1 miliar rupiah sebuah “dana darurat” yang lahir dari kantong-kantong pegawai negeri dan swadaya masyarakat.
Bantuan yang disalurkan hari itu bukan berasal dari plot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang birokrasinya berbelit. Dana tersebut dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebanyak 30 warga penerima manfaat masing-masing menggenggam bantuan sebesar 10 juta rupiah.
“Dana ini bukan milik pemerintah daerah, melainkan amanah dari para ASN dan masyarakat. Tugas kita adalah memastikan setiap rupiahnya sampai ke tangan yang tepat secara transparan,” ujar Dian Rachmat dengan nada yang lebih hangat dari biasanya.
Di sampingnya, Wakil Bupati Tuti Andriani dan Sekretaris Daerah Uu Kusmana turut menyaksikan prosesi penyerahan bantuan secara simbolis. Bagi pemerintah daerah, mekanisme lewat BAZNAS dipilih bukan tanpa alasan. Akuntabilitas menjadi pertaruhan. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan dana sosial, Bupati Dian tampak ingin memastikan bahwa “sedekah birokrasi” ini dikelola secara profesional tanpa potongan gelap di tengah jalan.
Menariknya, solidaritas ASN Kuningan tidak hanya berhenti di batas teritorial kabupaten. Dari total dana yang dihimpun, sebesar 800 juta rupiah justru dialokasikan untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatera. Sebagaimana diketahui, jelang akhir tahun 2025, banjir bandang dan longsor hebat telah melumpuhkan sebagian wilayah di Pulau Andalas tersebut.
