Ia mengingatkan para pemangku kebijakan di Kuningan agar tidak meremehkan keluhan warga Cirebon yang merasa mendapatkan “air kiriman”. Jika hutan di hulu terus digerus demi kepentingan investasi jangka pendek, maka banjir bandang serupa yang terjadi di Sumatera hanya tinggal menunggu giliran untuk menghantam Kuningan dan wilayah di bawahnya.
Uha juga mengkritik kecenderungan pemerintah yang selalu berlindung di balik anomali iklim seperti Siklon Tropis Senyar untuk mencuci tangan dari tanggung jawab. Menurutnya, siklon tidak muncul dari ruang hampa. Suhu permukaan laut yang memanas akibat krisis iklim global adalah pemicunya, dan krisis iklim itu sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak terkontrol.
Di Jakarta Utara, air pasang merendam kawasan Jakarta International Stadium. Di Demak, Desa Timbulsloko tenggelam hingga 1,5 meter oleh banjir rob. Ini bukan peristiwa kebetulan. Ini adalah manifestasi dari mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan laut yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca.
“Pemerintah daerah sering kali melakukan adaptasi semu. Mereka membangun tanggul, tapi terus mengizinkan pembabatan hutan dan pengambilan air tanah secara gila-gilaan. Itu namanya memindahkan risiko, bukan menyelesaikan masalah,” cetusnya.
Dalam perspektif ekologi, pohon berfungsi lebih dari sekadar penghias lanskap. Akar pohon adalah mesin penyerap air dan pengikat tanah yang tak tergantikan oleh teknologi beton mana pun. Ketika pohon-pohon di hulu Ciremai ditebang untuk pembukaan lahan atau fasilitas wisata, siklus hidrologi terputus. Air hujan tidak lagi meresap ke dalam akuifer tanah, melainkan langsung tumpah ke sungai-sungai kecil yang tak mampu menampung debit air, hingga akhirnya meluap menjadi bencana di hilir.
Uha menekankan bahwa bencana akibat krisis iklim memang sulit dicegah sepenuhnya, namun dampaknya bisa diminimalisir jika ada kemauan politik (political will) yang kuat untuk berhenti merusak alam.
“Jangan menunggu ada korban jiwa di Kuningan baru semua sibuk melakukan evaluasi. Ketika nyawa sudah melayang, semua alasan teknis dan administratif tak lagi relevan,” ujar Uha dengan nada tajam.
Pesan ini menjadi alarm bagi jajaran pimpinan di Kuningan, mulai dari Bupati, Kapolres, hingga pimpinan DPRD untuk meninjau ulang setiap kebijakan perizinan di kawasan lereng Ciremai. Penertiban kawasan hutan dan penguatan zona resapan air bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup.
Bagi LSM Frontal, pilihan bagi Muspida Kuningan kini sangat sederhana namun menentukan, terus menormalisasi kerusakan demi pertumbuhan ekonomi semu, atau mulai hidup berdamai dengan alam demi keselamatan generasi mendatang. Sebab, alam tidak pernah bernegosiasi, tapi ia hanya memberi reaksi atas apa yang telah diperbuat manusia kepadanya. (ali)
