KUNINGAN – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy, S.E., mencopot foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruang kerjanya pada Kamis (12/11/2026). Langkah politik tersebut diambil menyusul kabar pernyataan pengunduran diri Gibran serta bergulirnya hak menyatakan pendapat di DPR RI.
Menurut Zul sapaan akrab Nuzul Rachdy, keputusan menurunkan foto tersebut didasari pandangannya bahwa Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai Wakil Presiden. Ia mengklaim sikap ini merujuk pada proses konstitusional yang tengah berlangsung di parlemen maupun sejumlah keputusan hukum sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
”Seiring dengan pernyataan mengundurkan diri dari Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tadi malam, dan juga bersamaan dengan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR RI, maka mulai hari ini Saudara Gibran selaku Wakil Presiden RI sudah tidak mempunyai legitimasi,” kata Zul kepada awak media.
Zul menegaskan bahwa pencopotan foto merupakan bentuk sikap politik terbuka terhadap dinamika nasional dalam sepekan terakhir. Ia menyatakan bahwa pihaknya kini memilih menunggu hasil proses konstitusional di Senayan hingga terpilihnya pejabat Wakil Presiden yang baru.
”Maka mulai hari ini, kita semua menganggap sudah tidak memiliki Wakil Presiden. Proses konstitusional berikutnya adalah kita menunggu hasil bagaimana hak menyatakan pendapat dari DPR RI yang mulai hari ini digulirkan di Senayan,” ujar Zul.
Kendati menilai situasi politik di tingkat pusat tengah memanas, Zul mengimbau masyarakat serta jajaran pemerintahan di Kabupaten Kuningan untuk tetap tenang. Ia meminta agar dinamika ketatanegaraan ini disikapi secara dewasa sebagai bagian dari proses demokrasi.
”Kami yakin ini adalah jalan yang terbaik untuk negeri kita menghadapi gonjang-ganjing politik yang selama satu minggu ini terjadi. Untuk itu, kita akan memulai pekerjaan baru setelah nanti kita mendapatkan Wakil Presiden terpilih yang akan datang,” tuturnya.
Aksi Ketua DPRD Kuningan tersebut menjadi sorotan sebagai salah satu respons politik dari pimpinan lembaga legislatif daerah terhadap isu nasional. Meski demikian, kepastian hukum mengenai status jabatan maupun mekanisme pemberhentian dan pengisian posisi Wakil Presiden tetap tunduk pada ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat. (Ali)
