BANJARBARU — Nama Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mendadak disebut Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih. Penyebutan itu terjadi dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, (12/1/2025) kemarin.
Di tengah acara seremonial berskala nasional tersebut, absensi Presiden terhadap kepala daerah itu menjadi penanda bahwa Kuningan masuk radar program strategis pusat.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi merupakan langkah awal dari target ambisius pemerintah pusat membangun 500 sekolah hingga 2029. Program ini diklaim sebagai instrumen baru pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, buruh sektor informal, hingga petani kecil.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai antitesis pendekatan pembangunan berbasis “trickle-down effect”. Ia secara terbuka mengkritik pandangan neoliberal yang meyakini kesejahteraan rakyat bawah akan datang dengan sendirinya dari pertumbuhan ekonomi elite.
“Tugas pemimpin adalah berani melihat kekurangan dan mengambil langkah terobosan,” ujar Prabowo.
Menurut dia, negara harus hadir secara langsung untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Pidato itu bukan sebatas retorika. Seusai acara, Bupati Dian menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan disebut-sebut masuk dalam prioritas tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026. Ia menyebut kepercayaan itu sebagai peluang strategis sekaligus tantangan besar bagi daerah yang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan struktural dan keterbatasan fiskal.
“Ini bukan lagi wacana. Tahun ini harus mulai dibangun,” kata Dian.
Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai “miniatur pengentasan kemiskinan terpadu”, karena menggabungkan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan pemenuhan gizi dalam satu sistem.
