Di bidang pemerintahan desa, dinamika pergantian kepala desa yang telah masuk dalam sistem pemerintahan juga dinilai perlu diselesaikan secara transparan. Ia menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas agar tata kelola desa berjalan baik.
Sementara itu, sektor pendidikan masih menghadapi tantangan pemerataan. Beberapa wilayah belum memiliki fasilitas taman kanak-kanak, akses menuju sekolah masih terbatas, dan pembangunan Pesantren Miftahul Hidayah belum rampung.
“Pendidikan ini fondasi. Kalau dari awal sudah timpang, akan berpengaruh ke depan,” ujarnya.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah serangan hama monyet yang merusak lahan pertanian warga. Ika menilai penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Harus ada koordinasi lintas sektor. Tidak bisa hanya dibebankan ke satu pihak saja,” katanya.
Dari seluruh temuan tersebut, Ika menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan akan mendorong agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil pengawasan ini secara konkret dan terukur.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, tapi tindakan nyata,” ujarnya.
Bagi warga Bungurberes, harapan itu kini menggantung pada sejauh mana catatan pengawasan ini benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan. Sebab bagi mereka, persoalan yang disampaikan bukan hal baru, hanya saja, kali ini ada yang mendengar langsung.***
Penulis: Ali ‖ Editor: Ali