KUNINGAN — Gedung MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan pada Senin (20/4/2026) menjadi panggung bagi Hj. Ika Siti Rahmatika untuk meniup peluit peringatan. Dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya membawa tumpukan berkas administratif, melainkan rentetan kegelisahan publik mengenai meningkatnya kerentanan anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual serta ketimpangan distribusi program sosial.
Ika menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak bukan sebagai catatan kaki, melainkan ancaman eksistensial bagi kualitas sumber daya manusia Kuningan di masa depan. Baginya, angka kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang kian mengkhawatirkan adalah cermin dari rapuhnya benteng edukasi dan pengawasan di level akar rumput.
“Perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas bersama. Tidak cukup hanya bersandar pada regulasi di atas kertas, kita butuh penguatan peran keluarga dan sistem pencegahan berbasis komunitas yang mampu merespons potensi kasus sejak dini,” tegas Ika di hadapan peserta.
Paradoks Gizi dan Akses Tani
Isu lain yang dibedah secara tajam adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ika mencium adanya aroma ketimpangan distribusi yang membuat program ambisius ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Ia mengingatkan bahwa visi besar pemenuhan gizi anak-anak akan menjadi sia-sia jika mekanisme distribusi di lapangan masih mengalami kebocoran atau hambatan akses.
Ketajaman pengawasan Ika juga menyasar urat nadi ekonomi, Jalan Usaha Tani (JUT). Ia mendapati fakta bahwa di beberapa wilayah, para petani masih dipaksa bertarung dengan infrastruktur yang memprihatinkan. Dampaknya sistemik, biaya distribusi membengkak, hasil panen melambat, dan pada akhirnya, kesejahteraan petani hanya menjadi jargon tanpa realisasi.
“Kalau jalannya tidak memadai, produktivitas petani akan tercekik. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti JUT adalah syarat mutlak jika kita ingin bicara soal kesejahteraan,” tambahnya dengan nada lugas.
Mendorong Kebijakan Konkret
Bagi Ika, pengawasan di Gedung Pemuda Pancasila ini adalah instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berjalan di ruang hampa. Ia menekankan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar penonton atau objek statistik pembangunan.
Sejumlah rekomendasi keras pun dilayangkan, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, optimalisasi pemerataan program MBG, hingga sosialisasi masif terkait perlindungan anak dan perempuan. Ika berjanji akan mengawal hasil temuan ini hingga ke meja eksekutif di tingkat provinsi.
“Tujuan akhirnya jelas, kesejahteraan yang merata. Hasil pengawasan ini tidak boleh berhenti sebagai catatan di laci birokrasi, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang dirasakan rakyat,” pungkas Ika.
Di tengah hiruk-pikuk politik daerah, suara Ika Siti Rahmatika di Kuningan menjadi pengingat bahwa urusan dapur petani dan keamanan anak perempuan adalah marwah utama pelayanan publik. ***
Penulis: Ali ‖ Editor: Ali
