KUNINGAN – Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tata kelola kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis mulai mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengungkapkan bahwa dirinya telah menugaskan Komisi II DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Penugasan itu dilakukan sebagai bagian dari langkah awal lembaga legislatif dalam merespons polemik pemanfaatan sumber daya air yang selama ini melibatkan kerja sama antardaerah.
Nuzul sekaligus meluruskan informasi mengenai komisi yang mendapat penugasan. Ia menegaskan, bahwa Komisi II yang membidangi persoalan tersebut. “Saya sudah menugaskan Komisi II,” ungkap Nuzul saat dikonfirmasi terkait polemik Mata Air Cipaniis, Kamis, (12/11/2026)
Ia juga menyebutkan bahwa penugasan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada komisi terkait. Dengan demikian, tindak lanjut persoalan Cipaniis akan dikoordinasikan melalui komisi yang membidangi urusan tersebut.
Sebelumnya, persoalan tata kelola kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis kembali menjadi sorotan setelah Forum Telaah Kebijakan dan Anggaran Daerah (F-TEKAD) mendesak DPRD Kuningan membentuk Pansus.
Desakan tersebut disampaikan pengamat F-TEKAD, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, pada Rabu (11/11/2026). Ia menilai DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah proses hukum yang sedang berjalan di aparat penegak hukum (APH).
Menurut Mang Ewo, persoalan Cipaniis bukan perkara sederhana karena telah berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan kepentingan dua daerah, serta menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan keuangan daerah.
F-TEKAD meminta DPRD melakukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh aspek kerja sama pemanfaatan mata air tersebut. Mulai dari legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga mekanisme penghitungan dan pencatatan dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuningan ke dalam APBD.
Mang Ewo juga menegaskan bahwa penelusuran tidak boleh hanya melihat kondisi kerja sama saat ini, tetapi harus dilakukan sejak awal pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Baginya, transparansi pengelolaan sumber daya alam menjadi hal mendasar agar manfaat ekonomi dari pemanfaatan mata air benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kini, setelah adanya penugasan kepada Komisi II, publik menantikan langkah konkret DPRD Kuningan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Apakah penugasan komisi akan berkembang menjadi pembentukan Pansus sebagaimana didesakkan F-TEKAD, atau ditempuh melalui mekanisme pengawasan lainnya, menjadi hal yang patut ditunggu.
Yang jelas, polemik Mata Air Cipaniis membutuhkan keterbukaan informasi, penelusuran dokumen kerja sama, serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak agar pengelolaan sumber daya air tersebut tidak menyisakan tanda tanya bagi masyarakat. (Icu)
