KEMUDAHAN MASYARAKAT dalam memperoleh obat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, ketersediaan obat yang mudah dijangkau dapat membantu memenuhi kebutuhan kesehatan sehari-hari. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah pengembangan akses obat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana memastikan obat yang tersedia tetap aman, bermutu, dan dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan sesuai tanggung jawabnya.
Perluasan akses obat tentu patut diapresiasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan fasilitas kesehatan, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh obat yang sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, kemudahan mendapatkan obat tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan kebijakan. Obat merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia sehingga pengelolaannya membutuhkan perhatian khusus. Kesalahan dalam penyimpanan, penanganan, maupun penyerahan obat dapat memengaruhi mutu produk dan berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi relevan untuk dibahas setelah terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain. Secara umum, peraturan ini menjadi salah satu landasan pengawasan pengelolaan obat agar keamanan, khasiat, dan mutu obat tetap terjaga selama peredaran. Dalam konteks perluasan akses obat, Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dua ketentuan yang perlu dicermati, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan obat dan penerapan aturan di lapangan.
Pasal 9 mengatur bahwa seluruh kegiatan pengelolaan obat di fasilitas lain berupa hipermarket, supermarket, dan minimarket harus berada di bawah tanggung jawab tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut juga mensyaratkan tenaga yang bertanggung jawab memiliki sertifikat pelatihan terkait kegiatan pengelolaan obat. Sementara itu, Pasal 10 mengatur pengelolaan obat di apotek desa/kelurahan dan/atau klinik desa/kelurahan yang berada di bawah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan obat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab, persyaratan, dan pedoman yang berlaku. Akan tetapi, dalam penerapannya, ada satu hal mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama yakni pelatihan tidak otomatis menjadikan seseorang kompeten dalam mengelola obat. Sertifikat pelatihan memang dapat menjadi bukti bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, tetapi hal itu belum tentu menggambarkan kemampuan nyata orang tersebut ketika harus menghadapi persoalan pengelolaan obat di lapangan.
Sertifikat Pelatihan Bukan Jaminan Kompetensi
Pelatihan merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Melalui pelatihan, seseorang dapat memperoleh pemahaman mengenai prosedur kerja, ketentuan yang berlaku, dan prinsip dasar pengelolaan obat. Namun, perlu dibedakan antara seseorang yang telah mengikuti pelatihan dan seseorang yang benar-benar mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara tepat.
Kompetensi tidak cukup dilihat dari keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan atau kepemilikan sertifikat. Kompetensi juga berkaitan dengan pemahaman, keterampilan praktis, ketelitian, kemampuan mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur. Seseorang mungkin telah mengikuti pelatihan, tetapi masih memerlukan pembinaan untuk memahami bagaimana prosedur tersebut diterapkan dalam situasi nyata.
Dalam pengelolaan obat, misalnya, penanggung jawab perlu memahami pentingnya menjaga kondisi penyimpanan, memeriksa tanggal kedaluwarsa, memastikan kemasan tetap utuh, memantau kondisi produk, serta memisahkan obat yang rusak atau tidak layak disalurkan. Pengelola juga harus memahami jenis obat yang boleh tersedia di fasilitas tempatnya bekerja dan batasan kewenangannya. Pengetahuan semacam ini tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan secara konsisten.
Bayangkan apabila sebuah fasilitas memiliki petugas yang telah mengikuti pelatihan, tetapi belum mampu mengenali obat yang mengalami perubahan kondisi, tidak memahami ketentuan penyimpanan, atau tidak mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika menemukan obat kedaluwarsa. Dalam situasi seperti itu, kepemilikan sertifikat saja tidak dapat menjamin bahwa pengelolaan obat telah berlangsung dengan benar. Persyaratan administratif perlu disertai kemampuan praktis agar tujuan perlindungan masyarakat benar-benar tercapai.
Sebagai mahasiswa D3 Farmasi, saya memandang bahwa hal ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pasal 9. Ketentuan mengenai sertifikat pelatihan merupakan langkah yang dapat mendukung kesiapan tenaga yang bertanggung jawab. Namun, implementasinya perlu memastikan bahwa pelatihan yang diikuti relevan dengan tugas yang dijalankan dan bahwa kemampuan peserta tidak hanya berhenti pada pemahaman teori. Evaluasi kompetensi, pembinaan, serta pengawasan berkala penting dipertimbangkan agar pelaksanaan pengelolaan obat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pandangan ini bukan berarti pelatihan tidak penting atau sertifikat tidak memiliki manfaat. Sebaliknya, pelatihan tetap diperlukan sebagai salah satu cara membangun kemampuan. Namun, pelatihan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses peningkatan kompetensi, bukan sebagai satu-satunya ukuran bahwa seseorang telah siap menjalankan tanggung jawab pengelolaan obat. Yang perlu dipastikan bukan sekadar apakah seseorang sudah mengikuti pelatihan, melainkan apakah ia benar-benar mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
Pengelolaan Obat Bukan Sekadar Kegiatan Jual Beli
Salah satu persoalan yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa pengelolaan obat berbeda dengan pengelolaan barang dagangan pada umumnya. Obat memiliki persyaratan penyimpanan, mutu, dan penanganan yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, pihak yang terlibat dalam pengelolaannya harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti pada tersedianya produk dan berlangsungnya transaksi penjualan.
Pengelolaan obat mencakup serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan secara tertib. Obat harus diperoleh dari sumber yang sesuai ketentuan, disimpan dalam kondisi yang tepat, diperiksa secara berkala, dan ditangani dengan prosedur yang benar. Pemeriksaan tanggal kedaluwarsa dan kondisi kemasan juga menjadi bagian penting untuk mencegah obat yang tidak layak tetap tersedia bagi masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada prosedur yang jelas mengenai penanganan dan pelaporannya.
Selain itu, pengelola perlu memahami batasan jenis obat yang boleh dikelola di fasilitas tempatnya bekerja. Tidak semua obat dapat diperlakukan dengan cara yang sama dan tidak semua fasilitas memiliki kewenangan yang sama dalam pengelolaan maupun penyerahan obat. Karena itu, perluasan akses obat tidak boleh ditafsirkan sebagai kebebasan untuk menyediakan semua jenis obat tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 juga mengatur batasan obat yang dapat dikelola oleh fasilitas lain di luar fasilitas pelayanan kefarmasian. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), misalnya, membatasi pengelolaan obat oleh fasilitas lain pada obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk obat yang mengandung prekursor farmasi, sesuai ketentuan peraturan tersebut. Hal ini memperlihatkan pentingnya pemahaman terhadap jenis fasilitas dan ruang lingkup kewenangannya.
Dengan demikian, pengelola tidak cukup hanya mengetahui cara menyimpan atau menata obat. Mereka juga harus memahami batasan hukum dan prosedur yang berlaku. Ketika pemahaman tersebut tidak memadai, risiko kesalahan dalam pengelolaan obat dapat meningkat. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi pertimbangan utama ketika suatu kebijakan memperluas tempat atau jalur akses masyarakat terhadap obat.
Pasal 10 dan Tantangan Penerapan di Lapangan
Perhatian berikutnya tertuju pada Pasal 10 yang mengatur pengelolaan obat di apotek desa/kelurahan dan/atau klinik desa/kelurahan yang berada di bawah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Keberadaan petunjuk teknis menjadi penting karena suatu kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam prosedur yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak terkait. Pengelola di lapangan membutuhkan kejelasan mengenai tanggung jawab, ruang lingkup pengelolaan obat, prosedur penyimpanan, pengawasan, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan dan instansi yang berwenang. Tanpa pemahaman yang sama, pelaksanaan kebijakan berpotensi menghadapi perbedaan interpretasi.
Menurut saya, kejelasan petunjuk teknis harus diikuti dengan sosialisasi yang memadai. Pengelola koperasi perlu memahami ketentuan yang berlaku sebelum menjalankan kegiatan pengelolaan obat. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian dokumen atau seminar satu kali, tetapi perlu disertai pendampingan agar prosedur dapat diterapkan dengan benar. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan perbaikan.
Hal ini penting karena kondisi setiap daerah tidak selalu sama. Ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas penyimpanan, sarana pendukung, dan akses terhadap pembinaan dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kebijakan yang baik perlu mempertimbangkan kesiapan pelaksana agar tujuan perluasan akses tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tetap harus berpegang pada ketentuan resmi. Apotek desa/kelurahan dan klinik desa/kelurahan tidak boleh dipahami sekadar sebagai gerai penjualan obat biasa. Penamaan, bentuk kelembagaan, serta pelaksanaan kegiatannya harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, pengembangan akses obat melalui koperasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pengawasan Harus Berjalan, Bukan Sekadar Tercantum dalam Aturan
Selain kompetensi dan petunjuk teknis, pengawasan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan obat. Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 memuat ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan obat dan sanksi administratif bagi pelanggaran tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan, bukan hanya mengandalkan pernyataan bahwa pengelola telah memenuhi persyaratan.
Pengawasan yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga melihat bagaimana kegiatan pengelolaan obat dilaksanakan. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian penyimpanan, kondisi produk, pencatatan, penanganan obat yang tidak layak, serta penerapan prosedur yang diwajibkan. Pendekatan ini penting agar potensi masalah dapat diketahui lebih awal dan tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Pengawasan juga perlu disertai pembinaan. Ketika ditemukan kekurangan dalam penerapan prosedur, pihak terkait perlu memperoleh penjelasan mengenai tindakan korektif yang harus dilakukan sesuai ketentuan. Namun, pembinaan tidak berarti mengabaikan pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan untuk dikenai sanksi, penegakan aturan tetap harus dilakukan secara konsisten.
BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, pemerintah daerah, pengelola koperasi, serta tenaga yang bertanggung jawab juga perlu menjalankan peran masing-masing. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pengawasan yang baik bukan bertujuan menghambat akses obat, melainkan memastikan bahwa kemudahan tersebut tidak mengorbankan keamanan dan mutu.
Bagi saya, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya pemeriksaan atau dokumen yang terkumpul, melainkan dari sejauh mana pengawasan mampu memastikan kepatuhan dan mendorong perbaikan. Persyaratan pelatihan, petunjuk teknis, dan prosedur pengelolaan obat akan kehilangan makna apabila tidak diterapkan secara konsisten. Karena itu, pengawasan perlu hadir sebagai bagian nyata dari pelaksanaan kebijakan.
Perluasan Akses Harus Diiringi Perlindungan Masyarakat
Dalam pelaksanaan kebijakan seperti ini, masyarakat juga memiliki peran penting. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar pembelian obat tidak hanya didasarkan pada kedekatan lokasi atau harga, tetapi juga memperhatikan keamanan produk. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kemasan, tanggal kedaluwarsa, dan informasi izin edar, serta memahami bahwa obat harus digunakan sesuai petunjuk dan kebutuhan yang tepat.
Namun, edukasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan obat kepada konsumen. Tanggung jawab utama untuk memastikan obat dikelola sesuai ketentuan tetap berada pada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam rantai pengelolaannya. Masyarakat dapat berperan lebih waspada, tetapi mereka tidak seharusnya dibebani untuk menggantikan fungsi pengawasan dan pengelolaan yang semestinya dilakukan oleh pihak terkait.
Oleh sebab itu, perluasan akses obat melalui KDMP perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Kebijakan ini akan lebih bermakna apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan, petunjuk teknis yang jelas, sarana pengelolaan yang memadai, serta pengawasan yang konsisten. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bahwa standar yang ditetapkan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana. Pelatihan harus relevan dengan tanggung jawab yang diberikan, evaluasi kompetensi perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan, dan pembinaan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan obat tidak sekadar memenuhi persyaratan di atas kertas, tetapi benar-benar mendukung perlindungan masyarakat.
Menjamin Akses yang Mudah Sekaligus Aman
Sebagai mahasiswa D3 Farmasi, saya menilai bahwa kebijakan perluasan akses obat perlu dilihat dari dua sisi yang sama pentingnya. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kemudahan untuk memperoleh obat. Di sisi lain, setiap obat yang tersedia harus dikelola sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Kedua hal tersebut bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan tujuan yang perlu diwujudkan secara bersamaan.
Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pengelolaan obat memerlukan tanggung jawab dan tata kelola yang jelas. Persyaratan pelatihan pada Pasal 9 perlu dipahami sebagai salah satu unsur yang mendukung kesiapan tenaga yang bertanggung jawab, bukan sebagai alasan untuk menganggap kompetensi telah terpenuhi secara otomatis. Sementara itu, Pasal 10 perlu didukung petunjuk teknis dan pelaksanaan yang jelas agar pengelolaan obat melalui apotek desa/kelurahan dan/atau klinik desa/kelurahan di bawah KDMP tetap sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, pelatihan adalah langkah awal, bukan jaminan mutlak kompetensi. Kompetensi perlu tercermin dalam kemampuan memahami aturan, menjalankan prosedur dengan benar, mengenali potensi masalah, serta melaksanakan tanggung jawab secara konsisten. Semua itu perlu didukung oleh pembinaan dan pengawasan yang memadai.
Kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang membuat obat semakin mudah dijangkau, melainkan juga kebijakan yang memastikan bahwa kemudahan tersebut tidak mengurangi perlindungan terhadap masyarakat. Jangan sampai keberhasilan memperluas akses justru membuat aspek kompetensi dan pengawasan menjadi hal yang dianggap sekunder. Sebab, dalam pengelolaan obat, kemudahan memperoleh produk harus selalu berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, mutu, dan tanggung jawab.
Masyarakat berhak mendapatkan akses obat yang mudah, tetapi mereka juga berhak mendapatkan perlindungan melalui pengelolaan obat yang benar. Karena itu, yang perlu kita dorong bukan hanya semakin dekatnya obat dengan masyarakat, melainkan juga semakin kuatnya kompetensi, tanggung jawab, dan pengawasan di setiap tempat obat dikelola.***
Penulis: Devitha Diyan Qhisyara || Mahasiswi Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Kuningan
