KUNINGAN – Satuan Tugas Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menggelar koordinasi. Berbagai hal dibahas, mulai dari monopoli ekonomi, optimalisasi Bumdes dan Koperasi Desa, sampai cara pengaduan jika terjadi masalah.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani menegaskan, program MBG harus bisa mengoptialkan keberdaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, tiga lembaga tersebut harus bisa mempercepat pembangunan ekosistem bisnis di tingkat desa dan penguatan ketahanan pangan.
“Satgas MBG sudah terbentuk, pengawasannya harus menyeluruh supaya bisa meninjau secara detail di lapangan,” ujarnya di ruang rapat Bank BJB, Kuningan, Senin, (12/1/2026).
Menurutnya, Kepala SPPG di setiap desa juga harus memberikan ruang kerjasama dengan BUMDes dan KDMP yang sudah berjalan. Kolaborasi tersebut penting dilakukan supaya seluruh elemen masyarakat bisa tersentuh dengan program spesial Presiden Prabowo tersebut.
“SPPG harus bisa kerjasama dengan BUMDes dan KDMP, sehingga dengan hadirnya program MBG ini ada pemerataan dan tidak terjadi monopoli ekonomi,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Tuti, Satgas yang terstruktur sammpai tingkat kecamatan harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Menurutnya, kehadiran Satgas harus benar-benar bisa mengawal kesuksesan program dan mendukung pemerataan ekonomi di setiap desa.
