Pihaknya juga mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk rincian alokasi untuk belanja pegawai dan infrastruktur. Dengan keterbukaan tersebut, kata Naufal, masyarakat dapat memahami kondisi fiskal daerah secara utuh dan menghindari kesalahpahaman.
Selain itu, Ia juga meminta pemerintah daerah untuk segera mencari solusi konkret agar perbaikan jalan tetap dapat berjalan sesuai rencana. Salah satunya melalui optimalisasi anggaran, efisiensi belanja, maupun mencari sumber pendanaan alternatif.
Pihaknya berharap, polemik tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran, sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
”Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kebijakan yang justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar penjelasan,” tutupnya. (Icu)