Mengawal Dapur MBG dan Isu Sosial
Pada sektor sosial, Ika menyoroti keberlanjutan program MBG. Ia mengingatkan agar pengelolaan dapur tidak mengulang kasus di daerah lain, di mana operasional terhenti akibat persoalan internal.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat sejak awal, terutama dalam tata kelola dan distribusi. “Program ini menyangkut gizi anak-anak. Tidak boleh ada celah penyimpangan,” ujarnya.
Di luar itu, ia juga menyinggung meningkatnya ketergantungan gawai di kalangan remaja. Pemerintah daerah, kata dia, perlu hadir melalui pendekatan edukatif, bukan sekadar imbauan.
Isu lingkungan dan kelembagaan tak luput dari perhatian. Lahan kritis yang rawan bencana, serta kebutuhan peningkatan kapasitas relawan PMI, dinilai memerlukan intervensi yang lebih terstruktur.
Menagih Tindak Lanjut
Menutup pengawasannya, Ika menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan dibawa ke pembahasan lintas sektor di tingkat provinsi. Ia memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan administratif.
“Ini bukan sekadar laporan. Ini mandat yang harus diperjuangkan. Program tidak boleh hanya rapi di atas kertas, tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
Pengawasan tersebut menegaskan satu hal: di balik berbagai program yang terus digulirkan, pekerjaan rumah soal kebutuhan dasar warga Kuningan masih belum sepenuhnya terselesaikan. (ali)