“Kami ingin memastikan di mana proses pengawasan ini kecolongan. Apakah sekolah dan dinas paham akar masalahnya? Ini penting agar kita tidak sekadar memadamkan kebakaran, tapi membenahi sistem pemadamnya,” tegas Yaya.
Yaya meyakini beban ini tidak seharusnya ditanggung secara moral oleh kepala sekolah semata. Legislatif mencium adanya peran lemah dari konsultan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas dan kuantitas proyek DAK.
Tenggat yang Menghantui
Secara realistis, DPRD memprediksi penyelesaian TGR dalam batas waktu 60 hari yang jatuh pada pertengahan April ini hampir mustahil tercapai. Dengan nilai TGR yang rata-rata di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta per sekolah, napas keuangan sekolah dipastikan akan terengah-engah.
Satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah memanfaatkan ruang keringanan cicilan dua tahun. Namun, DPRD menegaskan bahwa pemanggilan tidak akan berhenti pada pihak sekolah. Kursi panas berikutnya telah disiapkan untuk pihak ketiga (rekanan) dan konsultan pengawas.
“Peran konsultan sangat kami soroti. Bagaimana bisa pekerjaan bermasalah ini lolos? Kami akan minta pertanggungjawaban mereka dan melakukan verifikasi lanjutan,” pungkas Yaya.
Bagi dunia pendidikan di Kuningan, kasus ini menjadi pelajaran mahal. Bahwa di balik megahnya bangunan sekolah yang bersumber dari DAK, tersimpan risiko hukum yang bisa menjerat siapa saja jika pengawasan dilakukan dengan mata tertutup. (ali)