Ia menegaskan, perbedaan angka tanpa penjelasan rinci berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Dalam konteks pengawasan anggaran, DPRD seharusnya berdiri sebagai representasi publik yang memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kalau memang ada koreksi atau klarifikasi dari hasil pemeriksaan, sampaikan secara transparan. Jangan sampai muncul kesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” katanya.
Selain itu, Mang Ewo juga menyoroti posisi Komisi IV yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan tanpa membuka ruang dialog yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada mendengar penjelasan dari eksekutif, tetapi juga memastikan akuntabilitasnya dapat diuji publik.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang merinci dasar perubahan nilai TGR tersebut. Sementara itu, waktu penyelesaian yang disebutkan dalam temuan sebelumnya kian mendekat.
Di tengah situasi ini, ruang publik justru dipenuhi spekulasi. Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah dijalankan, apakah tetap berada dalam koridor transparansi, atau justru bergerak di ruang-ruang yang sulit diakses publik. (ali)